Terungkap! Skenario Tim Sri Mulyani Kalau Harga BBM Naik - CNBC Indonesia

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menyusun strategi untuk menangkal gejolak harga minyak mentah dunia. Pasalnya kenaikan harga minyak mentah dunia akan membawa dampak rambatan terhadap berbagai harga kebutuhan di masyarakat.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatawarta menjelaskan, tingginya harga minyak dunia sudah pasti akan berimbas terhadap naiknya belanja negara, terutama dari sisi subsidi energi.

Kementerian Keuangan mencatat, kenaikan Indonesia Crude Price (ICP) saat ini berada pada kisaran US$ 79,63 per barel, jauh lebih tinggi dibandingkan asumsi APBN 2022 yang hanya US$ 63 per barel. Sementara rata-rata ICP pada Desember sampai Januari 2021 sebesar US 50,48 per barel.

Sayangnya, kata Isa meskipun kenaikan ICP memberikan dampak positif terhadap penerimaan. Namun juga, pihaknya akan melakukan antisipasi terhadap kenaikan belanja untuk menambah subsidi energi.

"Apalagi mobilitas masyarakat sudah meningkat dan penggunaan BBM juga meningkat saat ini dibandingkan dua tahun terakhir," jelas Isa dalam konferensi pers APBN Kita, Senin (28/3/2022).

Pemerintah nampaknya masih belum bisa memberikan keputusan, akan mengambil kebijakan apa selanjutnya. Pasalnya, jika harga BBM kemudian disesuaikan, di satu sisi ekonomi masyarakat belum sepenuhnya pulih.

Kenaikan harga BBM juga tentu akan meningkatkan inflasi di dalam negeri, yang pada akhirnya bisa berdampak terhadap pemulihan ekonomi secara keseluruhan. Oleh karena itu, bantalan subsidi energi pun, mau tidak mau juga harus disiapkan.

"Kita akan terus mencermati dampak harga minyak ini dan responnya, akan memastikan stabilitas dan supply bahan pokok serta energi bagi masyarakat, serta terjangkau bagi masyarakat," jelas Isa.

"Kalau kemudian penyesuaian harga jadi pilihan nantinya. Pemerintah memastikan akan memberikan bantuan sosial, dan melakukan penebalan terhadap perlindungan sosial untuk menjaga keseimbangan daya beli dan memastikan bahan pokok dan energi tersebut," kata Isa melanjutkan.

Kendati demikian, jika pemerintah memutuskan akan menunda kenaikan harga, maka cara yang akan ditempuh pemerintah adalah memberikan kompensasi kepada badan usaha, dalam hal ini Pertamina.

"Ini menjadi penting bagi badan usaha untuk dapat menjalankan fungsi dan tugasnya. Sehingga tidak menjadi collaps. Ini terus jadi pemantauan dan pembayaran kompensasi ke badan usaha," jelas Isa.

[Gambas:Video CNBC]

(mij/mij)

Adblock test (Why?)

https://news.google.com/__i/rss/rd/articles/CBMicmh0dHBzOi8vd3d3LmNuYmNpbmRvbmVzaWEuY29tL25ld3MvMjAyMjAzMjkxMDMzNTMtNC0zMjY4MjIvdGVydW5na2FwLXNrZW5hcmlvLXRpbS1zcmktbXVseWFuaS1rYWxhdS1oYXJnYS1iYm0tbmFpa9IBAA?oc=5

2022-03-29 03:47:42Z
1347274964

Bagikan Berita Ini