Gebrakan Baru Jokowi, Saham Freeport Bakal Dicaplok Lagi - CNBC Indonesia

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) kelihatannya bakal membuat gebrakan baru di sektor pertambangan. Yang terbaru, kabarnya pemerintah berencana akan menambah saham di PT Freeport Indonesia (PTFI), di mana saat ini saham milik RI di perusahaan tambang Amerika Serikat (AS) itu sudah mencapai 51%.

"Ke depan dalam negosiasi kalau kita bisa tambah 10% bisa 60%. Kita meminta kepada mereka untuk penambahan itu tidak ada valuasinya dengan kata lain kita bicarakan, BUMN bisa mengambil semurah mungkin," terang Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinator Bidang Perekonomian (BKPM), Bahlil Lahadalia, Dikutip Sabtu (29/4/2023).

Bahlil mengatakan kepemilikan saham pemerintah di Freeport telah mencapai 51% dan pendapatan perusahaan semakin membaik.

"Bahkan dalam laporan Freeport ke Indonesia 2024 itu potensi utang BUMN dalam mengambilalih Freeport kemungkinan besar akan lunas, maka pemerintah sedang memikirkan perpanjangan dengan penambahan saham," kata Bahlil.

Sebagaimana diketahui, Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) milik Freeport Indonesia sedianya berlaku sampai 2041.

Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan akan memberikan izin ekspor konsentrat PT Freeport Indonesia (PTFI) pada Juni 2023. Kegiatan ekspor tersebut disetujui sampai Mei 2024.

Menteri ESDM Arifin Tasrif menyatakan bahwa memang secara aturan Freeport Indonesia tidak berhak mendapatkan ekspor pada Juni 2023.

Hal itu tertuang dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba).

Namun, kata Menteri Arifin, pemerintah mempertimbangkan beberapa hal diantaranya adalah dampak pandemi Covid-19 yang menghambat pembangunan fasilitas pemurnian dan pengolahan mineral (smelter).

Menteri Arifin menyebut, sampai saat ini progres pembangunan smelter Freeport telah mencapai sekitar 60% dengan pengeluaran sudah sekitar US$ 1,5 miliar.

"Iya (boleh ekspor Juni) tapi dengan syarat-syarat tertentu pastinya, antara lain harus ada kewajiban yang harus dia kompensasikan," ujar Menteri Aririn.

Salah satu pertimbangan pemerintah mengizinkan kelanjutan ekspor konsentrat tembaga Freeport karena adanya pandemi Covid-19 yang berdampak pada waktu pembangunan smelter Freeport menjadi tertunda.

"Kita consider itu karena ada pandemi. Juni, nah ini kita sedang ya.. kalau nggak boleh ekspor gimana? Udah, boleh," ungkapnya.

Arifin menjelaskan, diizinkannya Freeport untuk tetap bisa mengekspor konsentrat setelah Juni 2023 ini dengan pertimbangan keadaan kahar alias force majeure pandemi Covid-19, sehingga dinilai tidak melanggar UU Minerba.

"Kita consider apa yang sudah terbangun dari proyeknya, dari komitmennya. Kita consider kendala yang dihadapi pembangunannya. Kan waktu Covid, dia kontraktornya Jepang. Jepang aja berapa tahun aja itu lockdown-nya. Memang pengerjaan engineering-nya agak sulit berprogres. Kalau engineering gak progres, pembelian materi procurement-nya juga nggak berprogres," jelasnya.

"Kan ada masalah force majeure itu, kan memang pandemi dampaknya begitu kan. Kan virus membahayakan," ucapnya.

Di sisi lain, mayoritas pemegang saham PT Freeport Indonesia (PTFI) kini juga dimiliki Indonesia melalui MIND ID, Holding BUMN Pertambangan, yakni sebesar 51%.

"Ya kan kita tahu bahwa dalam pembangunan itu kan terkendala ada pandemi yang menjadi bahan konsiderasi kita, karena kalau disetop sama sekali kan juga MIND ID 51%, Indonesia sudah 51% sahamnya. Dampaknya akan lebih banyak ke kita. Kita udah cari jalan keluarnya," tuturnya.

Meski dibolehkan melanjutkan ekspor, namun menurutnya Freeport tetap akan dikenakan syarat-syarat tertentu.

Sebelumnya, Freeport McMoRan, pemegang 48,76% saham PT Freeport Indonesia, mengungkapkan bahwa Freeport Indonesia tengah berdiskusi dengan Pemerintah Indonesia untuk kelanjutan ekspor konsentrat tembaga setelah Juni 2023.

CEO Freeport McMoran Richard Adkerson menyebut, pihaknya tengah berdiskusi dengan Pemerintah Indonesia untuk memperoleh persetujuan kelanjutan ekspor konsentrat tembaga setelah 10 Juni 2023 mendatang sampai pabrik pengolahan dan pemurnian (smelter) tembaga baru di Manyar, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Java Integrated Industrial and Port Estate (JIIPE), Gresik, Jawa Timur, beroperasi penuh pada 2024 mendatang.

Pihaknya beralasan, proses pembangunan smelter Manyar ini telah memiliki kemajuan signifikan. Sampai Maret 2023, proses pembangunan smelter ini telah mencapai sekitar 60%. Ditargetkan smelter ini bisa beroperasi pada Mei 2024 mendatang.

Adapun sempat tertundanya pembangunan smelter ini menurutnya karena terkendala pandemi Covid-19, sehingga tidak bisa tuntas pada 2023, terutama sebelum aturan larangan ekspor mineral mentah ini berlaku pada Juni 2023 mendatang.

"Dalam IUPK Freeport mengizinkan ekspor berlanjut selama 2023, tergantung pada pertimbangan keadaan kahar (force majeure). PTFI sedang bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia untuk memperoleh persetujuan untuk kelanjutan ekspor sampai smelter Manyar dan PMR (Precious Metal Refinery yang memproduksi emas dan perak) telah beroperasi penuh," ungkapnya dalam laporan Kinerja Q1 2023, dikutip Kamis (27/04/2023).

[Gambas:Video CNBC]

Artikel Selanjutnya

Ada Larangan Ekspor Juni 2023, Freeport Terpengaruh?

(pgr/pgr)

Adblock test (Why?)

https://news.google.com/rss/articles/CBMicmh0dHBzOi8vd3d3LmNuYmNpbmRvbmVzaWEuY29tL25ld3MvMjAyMzA0MjkwNzE0MjItNC00MzMxNzQvZ2VicmFrYW4tYmFydS1qb2tvd2ktc2FoYW0tZnJlZXBvcnQtYmFrYWwtZGljYXBsb2stbGFnadIBdmh0dHBzOi8vd3d3LmNuYmNpbmRvbmVzaWEuY29tL25ld3MvMjAyMzA0MjkwNzE0MjItNC00MzMxNzQvZ2VicmFrYW4tYmFydS1qb2tvd2ktc2FoYW0tZnJlZXBvcnQtYmFrYWwtZGljYXBsb2stbGFnaS9hbXA?oc=5

2023-04-29 00:45:00Z
1958325147

Bagikan Berita Ini