BTN Usul KPR FLPP Diubah Jadi Dana Abadi, Tenor 30 Tahun - detikFinance

Jakarta -

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN mulai membahas skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) baru untuk presiden selanjutnya. Pembahasan itu mulai dilakukan bersama pemerintah melalui Kementerian PUPR.

Direktur Utama BTN Nixon Napitulu mengatakan pihaknya mengusulkan agar subsidi KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) diubah menjadi dana abadi. Hal itu untuk meringankan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Kita sedang carikan pola yang bisa lebih murah buat APBN sampai 5-10 tahun ke depan. Ada beberapa pemikiran. Pertama mungkin skemanya nggak LFPP lagi, tapi cara lain, yang paling simpel subsidi selisih bunga, pakai dana abadi yang penting nggak akan lebih besar dari FLPP," kata Nixon dalam acara 74th btn Anniversary Festival 2024 di Indonesia Arena Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Minggu (3/3/2024).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Selain itu, Nixon juga mengusulkan agar tenor KPR diperpanjang 30-35 tahun tetapi masa subsidi dikurangi menjadi hanya 10 tahun. Dengan begitu anggaran yang sama bisa membiayai subsidi lebih banyak.

"Kita merasa bahwa oh subsidi cukup 10 tahun, yang penting masa awal beratnya itu dia bisa angsur. Filosofinya gitu sehingga kalau tadinya 20 tahun, masa subsidi jadi 10 tahun. Otomatis subsidinya bisa dikasih ke yang lain lagi, jadi 2x lipat. Jadi yang menerima kalau tadinya cuma 300 ribu (orang), bisa 600 ribu orang," jelasnya.

Usulan masa subsidi dikurangi karena Nixon menilai pendapatan masyarakat akan meningkat dalam 10 tahun ke depan. Paling penting adalah angsuran 10 tahun pertama bisa dibantu pemerintah.

"10 tahun dari hari ini, orang itu penghasilannya pasti naik, orang itu pasti bisa komersial. Statistiknya antara rasio angsuran utang dibanding income-nya di tahun ke-11 itu sudah di bawah 20%, artinya dia sudah bisa menjalankan angsurannya pakai bunga komersial walaupun naiknya pelan-pelan," ucapnya.

Dengan skema ini, Nixon juga mendorong agar yang mendapatkan tidak hanya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), melainkan juga masyarakat berpenghasilan tanggung Rp 8-15 juta.

"Kita dorong biaya-biaya seperti asuransi, DP, biaya balik nama, PPN 11%, kalau dipotong mungkin ada 20% lebih. Nah ini kalau berkurang kan lebih murah sehingga angsurannya lebih murah. Tenornya kita bikin lebih panjang 30 tahun," ucapnya.

Saat ini pembahasan skema KPR untuk pemerintahan berikutnya disebut masih dalam tahap awal. BTN berharap usulan-usulannya itu bisa didengar.

"Kementerian Keuangan responsnya positif kan dengan budget yang sama. Cuma ini aturan hukumnya, dampak-dampak ketentuannya mesti dihitung dulu, semua lagi dikaji," pungkas Nixon.

(aid/rrd)

Adblock test (Why?)

https://news.google.com/rss/articles/CBMiY2h0dHBzOi8vZmluYW5jZS5kZXRpay5jb20vbW9uZXRlci9kLTcyMjI5NzUvYnRuLXVzdWwta3ByLWZscHAtZGl1YmFoLWphZGktZGFuYS1hYmFkaS10ZW5vci0zMC10YWh1btIBZ2h0dHBzOi8vZmluYW5jZS5kZXRpay5jb20vbW9uZXRlci9kLTcyMjI5NzUvYnRuLXVzdWwta3ByLWZscHAtZGl1YmFoLWphZGktZGFuYS1hYmFkaS10ZW5vci0zMC10YWh1bi9hbXA?oc=5

2024-03-03 11:10:13Z
CBMiY2h0dHBzOi8vZmluYW5jZS5kZXRpay5jb20vbW9uZXRlci9kLTcyMjI5NzUvYnRuLXVzdWwta3ByLWZscHAtZGl1YmFoLWphZGktZGFuYS1hYmFkaS10ZW5vci0zMC10YWh1btIBZ2h0dHBzOi8vZmluYW5jZS5kZXRpay5jb20vbW9uZXRlci9kLTcyMjI5NzUvYnRuLXVzdWwta3ByLWZscHAtZGl1YmFoLWphZGktZGFuYS1hYmFkaS10ZW5vci0zMC10YWh1bi9hbXA

Bagikan Berita Ini