Anak Buah SMI Bicara Jaminan ORI dan Pemakzulan Presiden - CNN Indonesia

Jakarta, CNN Indonesia -- Pelaksana tugas (Plt) Direktur Surat Utang Negara Direktorat Jenderal Pembiayaan Pengelolaan dan Risiko Kementerian Keuangan (SUN DJPPR Kemenkeu) Deni Ridwan menjamin pemerintah tidak akan mengemplang dengan tidak membayar Obligasi Negara Ritel (ORI).

Hal itu, dia sampaikan dalam IG Live Talk Road to Launching surat berharga negara (SBN) ritel ORI seri 017 bersama relawan Tirta yang berlangsung di akun Instagram @djpprkemenkeu, Sabtu (13/6).

"Insya Allah tidak ada namanya keterlambatan pembayaran, apalagi sampai pemerintah ngemplang tidak membayar obligasi," kata Deni.

Ia menerangkan bahwa selama Indonesia berdiri, pemerintah tidak akan mengalami gagal dalam pembayaran ORI. Pasalnya, menurutnya, regulasi telah mengatur dan memastikan bahwa pemerintah harus membayar pokok dan bunga yang ditanggung di dalam ORI.

"Selama republik ini berjalan, selama republik ini berdiri, tidak akan pemerintah default karena itu sudah amanat undang-undang. Di undang-undang
sudah dipastikan pemerintah harus membayar pokok dan bunga yang ditanggung dalam ORI," ungkap Deni.

Menurutnya, pemerintah bisa dinyatakan melanggar undang-undang dan seorang presiden dapat dimakzulkan bila melakukan hal tersebut.

"Kalau pemerintah sampai tidak bayar itu berarti sudah melanggar undang- undang, itu bisa di-impeach presidennya kalau begitu," kata Deni.

[Gambas:Video CNN]

Diketahui, pemerintah akan menawarkan SBN ritel ORI 017 pada 15 Juni hingga 9 Juli mendatang. ORI 017 ini memiliki tingkat kupon sebesar 6,4 persen per tahun.

Sama seperti seri ORI 016, minimum pembelian ORI 017, yakni Rp1 juta dan maksimum Rp3 miliar. Imbal hasil (yield) ORI 017 juga dipastikan lebih tinggi dari inflasi.

"ORI017 ini cukup likuid, bisa dicairkan kapan saja. Jadi, dari sisi investasi, imbal hasil, dan likuiditas ORI 017 ini mencakup semuanya," tulis Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan dalam keterangan resmi, dikutip Jumat (12/6).

Diharapkan, harga minimum pembelian yang tergolong rendah bisa mendorong masyarakat untuk berinvestasi. Dengan begitu, masyarakat bisa ikut serta membantu pembiayaan keuangan negara terutama yang terdampak pandemi virus corona.

"APBN terpengaruh Covid-19. Penerimaan pajak berkurang, selain itu banyak penurunan pendapatan karena insentif yang diberikan pemerintah," terang Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Kebijakan Fiskal dan Makroekonomi Masyita Crystallin, Kamis (11/6).

(mts/asa)

[Gambas:Video CNN]

Let's block ads! (Why?)

https://news.google.com/__i/rss/rd/articles/CBMid2h0dHBzOi8vd3d3LmNubmluZG9uZXNpYS5jb20vZWtvbm9taS8yMDIwMDYxMzE3NTQ1My01MzItNTEzMDEzL2FuYWstYnVhaC1zbWktYmljYXJhLWphbWluYW4tb3JpLWRhbi1wZW1ha3p1bGFuLXByZXNpZGVu0gEA?oc=5

2020-06-13 11:21:10Z
52782231351672

Bagikan Berita Ini